LP3A
Universitas Muhammadiyah Malang
LP3A
Universitas Muhammadiyah Malang

Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (LP3A) Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2010-2014

 RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENGKAJIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (LP3A)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
TAHUN 2010-2014

Rencana Strategis (Renstra) yang telah dirumuskan oleh LP3A UMM adalah sebagai berikut:

Visi:
Menjadi lembaga terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam persoalan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam
 
Misi:
  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, khususnya tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat
  2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dapat memberdayakan perempuan, melindungi anak, serta memberdayakan masyarakat
  3. Menyelenggarakan pengelolaan lembaga yang amanah dalam menangani persoalan dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat.
  4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami, sehingga mampu beruswah khasanah, khususnya dalam persoalan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat.
  5.  Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat.
 
Wewenang:

  1.  Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, afirmasi, advokasi, dan perlindungan perempuan, anak dan civitas akademika di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang
  2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, afirmasi, advokasi, dan perlindungan perempuan, anak dan masyarakat di luar Universitas Muhammadiyah Malang
  3. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, afirmasi, advokasi, dan perlindungan perempuan, anak, dan masyarakat baik bersifat interen maupun eksteren.

Sasaran:

Sasaran program yang hendak dicapai pada tahun 2010-2014 dalam rangka peningkatan status, posisi dan kondisi perempuan serta perlindungan anak, adalah:
  1. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik di tingkat lokal maupun nasional.
  2. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam semua aspek kehidupan.
  3. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak untuk mewujudkan anak yang sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, berakhlak mulia serta berpartisipasi aktif sesuai usianya.
  4. Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat, di tingkat lokal maupun nasional.
Untuk pelaksanaan hal tersebut sasaran diuraikan ke dalam operasional sebagai berikut:
 
Bidang/ prioritas
Sasaran
1.     Pendidikan
  1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam kebijakan di bidang pendidikan
  2. Tersusunnya usulan revisi kebijakan di bidang pendidikan yang responsif gender
  3. Tersusunnya usulan kebijakan baru untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan
  4. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan tentang penghapusan buta huruf perempuan
  5. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan peningkatan kesertaan perempuan dalam program pendidikan non formal
  6. Ditetapkannya dan dilaksanakannya kebijakan dan strategi peningkatan penguasaan Iptek perempuan
2.     Kesehatan
  1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam kebijakan di bidang kesehatan
  2. Tersusunnya usulan revisi kebijakan di bidang kesehatan yang responsif gender
  3. Tersusunnya usulan peraturan kebijakan baru untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang kesehatan
  4. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi Gerakan Sayang Ibu di tingkat lokal maupun nasional
  5. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan pemenuhan hak reproduksi perempuan di tingkat lokal dan nasional
3.     Ekonomi
 
  1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam kebijakanj di bidang ekonomi
  2. Tersusunnya usulan revisi kebijakan di bidang ekonomi yang responsif gender
  3. Tersusunnya usulan kebijakan baru untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi
  4. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan peningkatan akses dan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi perempuan di tingkat lokal maupun nasional
  5. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan ekonomi makro nasional yang responsif gender
4.    Hukum
  1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam produk hukum dan perundang-undangan.
  2. Tersusunnya usulan revisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang responsif gender.
5.  Lingkungan dan sosial    budaya
  1. Teridentifikasinya masalah dampak kerusakan lingkungan terhadap perempuan
  2. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam kebijakan di bidang lingkungan
  3. Tersusunnya usulan revisi kebijakan di bidang lingkungan yang responsif gender
  4. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan serta pemanfaatan lingkungan
  5. Meningkatnya pemahaman tentang masalah gender dalam Undang-undang Perkawinan
  6. Ditetapkannya strategi pemanfaatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  7. Berperannya lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya
  8. Memasyarakatnya konsep kesetaraan dan keadilan gender
  9. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama didalam tatanan dan nilai-nilai sosial budaya.
6.   Perlindungan tenaga kerja
  1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga-kerjaan.
  2. Tersusunnya usulan revisi peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga-kerjaan yang responsif gender
  3. Tersusunnya kebijakan dan strategi peningkatan perlindungan perempuan yang bekerja di luar negeri dan dalam negeri di tingkat lokal maupun nasional
7.   Perlindungan perempuan lanjut usia
  1. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi pemberdayaan perempuan lanjut usia di tingkat lokal maupun nasional
  2. Ditetapkan dan dilaksanakannya sistem perlindungan perempuan lanjut usia di tingkat lokal maupun nasional
  3. Berperannya lembaga masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan lanjut usia di tingkat lokal maupun nasional
8.   Perlindungan perempuan penyandang cacat
  1. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang cacat di tingkat lokal maupun nasional
  2. Terbentuk dan berfungsinya wadah koordinasi organisasi penyandang cacat di tingkat lokal maupun nasional
9.   Perlindungan perempuan di daerah bencana dan konflik
  1. Ditetapkannya dan dilaksanakannya standar penanganan bencana yang responsif gender di tingkat lokal maupun nasional
  2. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik
  3. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di daerah konflik
  4. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi pelembagaan nilai-nilai budaya damai di daerah konflik
10. Perlindungan Remaja Perempuan
  1. Teridentifikasinya masalah kesenjangan gender pada remaja perempuan di tingkat lokal maupun nasional
  2. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakanj tentang rencana aksi penanggulangan masalah kesenjangan gender pada remaja perempuan di tingkat lokal maupun nasional.
  3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas organisasi remaja yang memahami hak-hak azasi untuk perempuan
11.Politik dan pengambilan keputusan
  1. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di tingkat lokal maupun nasional.
  2. Dirumuskannya perbaikan kebijakan pemilu yang responsif gender
  3. Meningkatnya komitmen partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif
12.Peningkatan peran dan posisi perempuan dalam jabatan publik
  1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam kebijakan di bidang kepegawaian di tingkat lokal maupun nasional
  2. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi peningkatan peran perempuan pada posisi pengambilan keputusan dalam jabatan publik
  3. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan tentang peningkatan proporsi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dalam jabatan publik
13.Perlindungan terhadap tindak kekerasan
  1. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
  2. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
  3. Ditetapkan dan dilaksanakannya mekanisme pencatatan dan pelaporan tindak kekerasan di tingkat lokal maupun nasional
  4. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan, Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peraturan Perundangan lain yang terkait
  5. Meningkatnya upaya-upaya perlindungan, pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan
14.Pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak
  1. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  2. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
  3. Ditetapkannya dan dilaksanakannya kebijakan tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
  4. Meningkatnya kerjasama baik lokal maupun nasionali dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak
15.Penghapusan pornografi dan pornoaksi
  1. Teridentifikasinya pasal-pasal dalam kebijakan di bidang penyiaran yang bias gender
  2. Tersusunnya usulan revisi kebijakan di bidang penyiaran yang responsif gender
  3. Disahkannya Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi
  4. Terbangun dan terlaksananya komitmen masyarakat media dalam pemberantasan pornografi dan pornoaksi di tingkat lokal maupun nasional
16.Tumbuh kembang anak
 
  1. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi penanganan anak dengan kemampuan berbeda di tingkat lokal maupun nasional
  2. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan tentang Pendidikan Anak Dini Usia di tingkat lokal maupun nasional
  3. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi perlindungan anak yang orang tuanya bekerja di tingkat lkal maupun nasional
17.Perlindungan anak
  1. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga anak jalanan di tingkat lokal maupun nasional
  2. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan tentang perlindungan anak di kalangan masyarakat minoritas
  3. Tersusun dan terlaksananya mekanisme perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak
  4. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi pemberdayaan ekonomi keluarga yang rentan terhadap perdagangan anak di tingkat lokal maupun nasional
  5. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan tentang pendidikan anak dalam situasi darurat di tingkat lokal maupun nasional
  6. Dilaksanakannya kebijakan penanggulangan ekspolitasi seksual komersial anak di tingkat lokal maupun nasional
  7. Ditetapkan dan dilaksanakannya Pedoman Trauma Center bagi Anak di tingkat lokal maupun nasional
  8. Terbentuknya kerjasama nasional dalam penanganan perdagangan anak
  9. Tersusunnya dan tersosialisasikannya ”Judicial Review
18.  Partisipasi anak
  1.  Ditetapkan dan dilaksanakannya pedoman partisipasi anak dalam pembangunan di tingkat lokal maupun nasional
  2. Terbentuk dan berfungsinya forum anak di tingkat lokal maupun nasional
19.Hak sipil dan kebebasan
 
  1. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan larangan merokok bagi anak di tingkat lokal maupun nasional
  2. Terlaksananya kebijakan tentang perwalian dan pengangkatan Anak
  3. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan tentang pemberian akte kelahiran gratis bagi anak
  4. Tersedianya laporan berkala pelaksanaan konvensi kak-hak anak di tingkat lokal maupun nasional
20.Kelembagaan Anak
 
 
  1. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yang menangani anak di tingkat lokal maupun nasional
  2. Terbentuk dan berfungsinya Satuan Tugas pelaksana Pemberantasan Perdagangan Anak dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di tingkat lokal maupun nasional
21.Pelaksanaan pengarusutamaan gender
  1. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan tentang pengarusutamaan gender.
  2. Tersusun dan terlaksananya program pembangunan yang responsif gender termasuk mendorong sistem pelayanan publik yang berkualitas dan responsif gender di 9 bidang pembangunan
  3. Tersedia dan berfungsinya dukungan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat lokal dan nasional
  4. Tersedia dan dimanfaatkannya data, statistik dan informasi gender dan anak, termasuk sistem pendataan yang mampu menangkap dinamika persoalan gender dalam kemiskinan.
22.Pemberdayaan lembaga masyarakat dan swasta
  1. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi peningkatan dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat dan swasta terhadap pemberdayaan perempuan  dan perlindungan anak di tingkat lokal maupun nasional
  2. Meningkatnya forum organisasi dan kelompok masyarakat yang berperan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta  perlindungan anak di tingkat lokal maupun nasional.
  3. Meningkatnya peran masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan melalui forum-forum dialog antara lembaga masyarakat dengan pemerintah

 
STRATEGI PELAKSANAAN

Strategi pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi LP3A. Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah: 
 
Kepala
  1. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  2. Mengkoordinasikan kegiatan afirmatif, advokasi, dan perlindungan pada perempuan dan anak 

Sekretaris
1.    Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak
2.    Mengkoordinasikan bidang keuangan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak
3.    Mengkoordinasikan sumberdaya manusia staf Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak
 

Kepala Divisi Pemberdayaan Perempuan
1.    Membantu kepala Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak di bidang pendidikan pengajaran pada perempuan
2.    Membantu kepala Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak di bidang penelitian pada perempuan
3.    Membantu kepala Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak di bidang pengabdian masyarakat pada perempuan
4.    Membantu kepala Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak di bidang kegiatan afirmatif pada perempuan
5.    Membantu kepala Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak di bidang kegiatan advokasi pada perempuan
6.    Membantu kepala Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak di bidang kegiatan perlindungan pada perempuan
 

Kepala Divisi Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
1.    Membantu kepala Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak di bidang pendidikan pengajaran pada anak dan masyarakat
2.    Membantu kepala Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak di bidang penelitian pada anak dan masyarakat.
3.    Membantu kepala Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak di bidang pengabdian pada anak dan masyarakat
4.    Membantu kepala Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak di bidang kegiatan afirmatif pada anak dan masyarakat
5.    Membantu kepala Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak di bidang kegiatan advokasi pada anak dan masyarakat
6.    Membantu kepala Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak di bidang kegiatan perlindungan pada anak dan masyarakat
 
Tim LP3A
  1. Menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengedukasikan program-program LPPA di tingkat fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.
  2. Membantu kepala divisi dalam melaksanakan program-program baik yang bersifat internal maupun eksternal kampus.
 
Tim PUG (Pengarusutamaan Gender)
  1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengamdian masyarakat, afirmasi, advokasi, dan perlindungan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender.
  2. Melaksanakan kegiatan membina hubungan kerja, memantau ataupun tugas lain di bidang pengarusutamaan gender.
 
Tim PKHP (Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan)
  1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengamdian masyarakat, afirmasi, dan advokasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan.
  2. Melaksanakan kegiatan membina hubungan kerja, memantau ataupun tugas lain di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan.
 
Tim PP (Pemberdayaan Perempuan)
  1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengamdian masyarakat, afirmasi, advokasi, dan perlindungan perempuan.
  2. Melaksanakan kegiatan membina hubungan kerja, memantau ataupun tugas lain di bidang perlindungan perempuan.
 
Tim PA (Perlindungan Anak)
1.    Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, afirmasi, advokasi, dan perlindungan anak.
2.    Melaksanakan kegiatan membina hubungan kerja, memantau ataupun tugas lain di bidang perlindungan anak.
 

Tim PKA (Pendidikan dan Kesehatan Anak)
1.    Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan kesehatan anak.
2.    Melaksanakan kegiatan membina hubungan kerja, memantau ataupun tugas lain di bidang pendidikan dan kesehatan anak.

 
Tim PM (Pemberdayaan Masyarakat)
  1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, afirmasi, advokasi, dan perlindungan masyarakat.
  2. Melaksanakan kegiatan membina hubungan kerja, memantau ataupun tugas lain di bidang perlindungan masyarakat.


 Program, Kegiatan dan Sasaran Tahunan

Untuk mencapai sasaran rencana strategis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2010-2014, maka dilaksanakan 4 program, yaitu:


 
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

 
Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; meningkatkan perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:
  1. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi dan advokasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.
  2. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya di tingkat lokal maupun nasional.
  3. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
  4. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat lokal maupun nasional.
  5. Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di tingkat lokal maupun nasional.
  6. Pengembangan sistem pendataan yang mampu menangkap dinamika persoalan gender dalam kemiskinan di tingkal lokal maupun nasional
  7. Pembangunan tempat pelayanan terpadu sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di tingkat lokal maupun nasional
  8. Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi.
    


Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Tujuan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:
  1. Pengembangan berbagai kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan ketenagakerjaan, di tingkat lokal maupun nasional.
  2. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di tingkat lokal maupun nasional.
  3. Pelaksanaan kebijakan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak di tingkat lokal maupun nasional.
  4. Peningkatan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaan akte kelahiran dan penyediaan ruang publik yang aman untuk bermain di tingkat lokal maupun nasional
  5. Pengembangan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus, seperti bencana alam dan sosial (termasuk konflik) di tingkat lokal maupun nasional
  6. Pengembangan sistem prosedur penanganan hukum yang ramah anak, termasuk peningkatan upaya perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, trafiking, dan perlakuan salah lainnya.
  7. Pembentukan wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan; dan di tingkat lokal dan nasional.
  8. Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang anak di lokal maupun nasional
 
 
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Tujuan program ini untuk mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan, di tingkat lokal maupun nasional. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:
  1. Analisis kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, bias gender, dan belum peduli anak di tingkat lokal maupun nasional.
  2. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak di tingkat lokal maupun nasional.
  3. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan peraturan perundangan, dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak, di tingkat lokal maupum nasional.
 
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tujuan program ini untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan, Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:
  1. Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender, dan kesejahteraan dan perlindungan anak di tingkat lokal maupun nasional.
  2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, termasuk Pusat Studi Wanita/Gender/Lembaga Sejenis, dan pemerhati pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat lokal maupun nasional..
  3. Penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG dan PUA di tingkat lokal maupun nasional .
 

 
 

Kepala LP3A



Dra. Nurul Asfiah, MM
 
Shared: