LP3A
Universitas Muhammadiyah Malang
LP3A
Universitas Muhammadiyah Malang

Permasalahan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

B. PERMASALAHAN  PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN      PERLINDUNGAN ANAK


Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sudah banyak kemajuan yang dicapai, namun dengan dinamika perubahan global, kualitas manusia Indonesia masih harus mengejar ketertinggalannya dari banyak negara di kawasan regional maupun internasional.
 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ternyata semakin membaik selama dua dekade terkahir, meskipun laju perbaikannya relatif tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga, yang berbeda dengan anggapan umum selama ini, ketimpangan pembangunan manusia (IPM) di Indonesia ternyata cendrung semakin mengecil.
 
Pada tahun 2011, IPM kawasan Sumatera, Jawa dan Bali pada umumnya berada di atas rata-rata nasional (72,77). Sedangkan IPM kawasan di luar Jawa, Sumatera dan Bali (Indonesia Tengah dan Timur) pada umumnya dibawah rata-rata nasional, kecuali Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Sementara itu daerah tertinggal seperti NTT, NTB dan Papua juga telah mengalami kemajuan tingkat IPM yang lebih pesat dibanding daerah lainnya. Ini berarti angka kemiskinan terus menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dan diperkirakan akan mencapai target RPJMN pada kisaran 5-6% akhir 2014, tentu saja masih memerlukan kerja keras karena ternyata kemiskinan masih menumpuk di pedesaan.
 
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2009, tingkat kemiskinan di pedesaan dilaporkan mencapai 17,35% dari jumlah penduduk di pedesaan, sedangkan di perkotaan sebesar 10,72 %. Selanjutnya, pada tahun 2012 dilaporkan bahwa tingkat kemiskinan pedesaan turun menjadi 14,7% dari jumlah penduduk di pedesaan, sedangkan di perkotaan turun menjadi 8,6%.
Pencapaian indikator sasaran lainnya yang terlihat cukup baik dan diprediksi akan mencapai target 2014 adalah bidang pendidikan, yakni angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar dan sekolah sederajat, serta APM sekolah menengah pertama (SMP) dan sederajat. Sementara itu, target angka harapan hidup (AHH) juga memperlihatkan perbaikan dan diprediksi mencapai target 2014 (72 tahun). Hasil evaluasi awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010-2014 ini juga menemukan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi masih berpusat di pulau Jawa dan Sumatera, ternyata muncul kekuatan ekonomi baru (emerging economy) yakni Sulawesi dan Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi ini akan semakin diprkuat dengan munculnya MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) terlaksana sesuai harapan.
 
Strategi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu strategi nasional yang melihat pembangunan dari lensa gender. Payung Hukum pelaksanaan PUG adalah: pasal 27 ayat 1dan 2 UUD 1945, Inpres No. 9/2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional, Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005, UU No. 17/2007 tentang PJPN (IPG), UU No. 7 tahun 1984 tentang CEDAW, dan Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di daerah. Sementara itu untuk memenuhi hak anak disusun sebuah strategi yang disebut dengan PUHA, yaitu strategi nasional perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap pembangunan nasional dan daerah. Payung hukum melaksanakan PUHA: UU o. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, MDGs (tujuan pembangunan milenium) dan WFFC (The World Fit for Children) yang selanjutnya dituangkan dalam PNBAI
 
Permasalahan rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda.  Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan.  Angka yang menjadi basis bagi pengambilan keputusan, penyusunan program dan pembuatan kebijakan, tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan, program dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.
 
Kualitas hidup anak Indonesia juga masih rendah. Upaya pemerintah yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Persoalan lain adalah banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap perdagangan orang. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kebutuhan tumbuh-kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan masih rendah.
 
Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan. Demikian pula pemahaman akan pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa masih harus ditingkatkan. Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik, jika ada kelembagaan yang menanganinya, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah. Masalah belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, menyulitkan dalam menemukenali masalah-masalah riil, selain partisipasi masyarakat juga belum optimal. 



Shared: